PESISIRNEWS.COM, PEKANBARU - Komisi A DPRD Riau memanggil seluruh satker yang menjadi mitra kerjanya seperti BAPEDDA (Badan Perncanaan Pembangunan Daerah), Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Diskominfo, dan Biro Tapem untuk mempertanyakan serapan anggaran di APBD Murni 2015 yang sudah berjalan hampir setengah tahun ini.Ketua Komisi A DPRD Riau, Hazmi Setiadi mengatakan, memasuki pertengahan tahun ini serapan anggaran yang sudah dilakukan mitra kerjanya belum ada yang mencapai 50 persen."Per 10 Juni kemarin, serapan anggaran dari Bapedda baru 35,53 persen, Satpol PP 29 persen, inspektorat 28 persen, untuk Diskominfo 13,83 persen, dan biro tapem kita belum tahu berapa jumlahnya karna masuk dalam sekertariat daerah," ujar Hazmi Setiadi kepada wartawan usai melakukan hering dengan mitra kerjanya, Kamis (15/6/2016).Sementara itu, Sekertaris Bapedda Ahmad Hijazi mengakui, hampir seluruh satker yang ada di lingkungan provinsi Riau belum dapat mencapai serapan anggaran, dikarenakan berbagai persoalan. Salah satunya terkait banyaknya perubahan regulasi."Yakni persoalan perubahan regulasi, semntara banyak program yang sudah disahkan dan disetujui namun ada regulasi-regulasi baru yang menyebabkan program tersebut tidak dapat dilaksanakan, ini yang menyebabkan hampir banyak program di satker-satker yang tidak dapat dilaksanakan," ungkap Ahmad.Terkait hal tersebut, Komisi A DPRD Riau berharap, hal ini dapat segera teratasi, sehingga dalam beberpa bulan ini program mereka dapat segera dijalankan."Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam waktu yang tinggal beberapa bulan lagi ini, agar serapan APBD kita dapat maksimal," pungkas Ahmad. (dir)