PESISIRNEWS.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2015. Hal ini disampaikan oleh Anggota III BPK RI Prof Eddy Mulyadi Soepardi dalam Rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun anggaran 2015 di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Riau, Selasa (14/6/2016).Dalam kata sambutannya, Edy Mulyadi Soepradi mengatakan BPK RI sangat menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah provinsi Riau yang berhasil memperoleh opini tanpa pengecuwalian dalam tahun anggaran 2015 ini."Hal ini tentunya sangat membanggakan, mengingat tahun anggaran 2015 merupakan tahun pertama berbasis akural secara penuh, dam pemprov Riau secara konsisten telah menunjukan konsistennya untuk dapat menjalankan sistem berbasis akural tersebut sesuai operaturan perundang-undangan," jelas Edy.Walaupun demikian, ada tiga poin yang harus segera dibenahi oleh pemrov Riau, pertama penataan aset yang masih belum sepenuhnya selesai dilaksanakan dan masih terdapat sisa aset yang belum ada nilainya."Kedua masih terdapat penganggaran yang bukan merupakan kewenangan pemrov Riau sebesar Rp119,24 miliar, ketidaktepatan pemberian honor atas pekrjaan tugas dan fungsi rutin sebesar Rp1,39 miliar, hal tersebut harus segra ditindaklanjuti dan harus dilakukan pembenahan oleh pemerintah Provinsi Riau," terang Edy.Terkait hal tersebut, Wakil Pimpinan DPRD Riau Sunaryo mengatakan hal yang diperoleh ini sama dengan tahun sebelumnya, dan pemerintah provinsi Riau jangan terbuai dengan hasil yang di dapatnya saat ini."Namun tentunya pemerintah provinsi bersama dengan saktker yang ada di Provinsi Riau untuk memperbaiki lagi agar lebih baik kedepannya, kita jangan berpuas diri dengan hal yang sekedar opini itu saja, yang paling penting bagaimana pelaksanaan dilapangan betul-betul berjalan dengan bagus, ini kan hanya masalah administrasi dan kepatuhan saja yang kita dapatkan," paparnya.Untuk itu pihaknya berharap hal ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Riau agar dapat menjaga kestbilan keuangan dan dapat kelola keuangan dengan lebih baik lagi. (dir)