SELATPANJANG, PESISIRNEWS.COM - Semenjak Said Hasyim baru pertama kali menjabat sebagai Wakil Bupati Kepulauan Meranti, sudah beberapa kasus terjadi pada sejumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti. Mulai dari kasus yang ringan hingga yang kasus yang merusak citra institusi.
Namun, kasus yang terlibat pada pegawai ini bukan pada masa Said Hasyim saat menjadi Wakil Bupati di tahun 2016. Tetapi di tahun - tahun sebelumnya sudah banyak yang telah terjadi. Dua diantaranya yang menjadi sorotan saat ini seperti, bolos dari jam dinas (kerja, red) dan kedapatan telah terlibat kasus narkoba.
Seperti baru - baru ini, sejumlah pegawai maupun honorer kedapatan curi start libur pada pekan lalu. Tak tanggung - tanggungnya, sebanyak 68 pegawai terjaring sidak. Bahkan, kasus tersebut langsung terlihat jelas di hadapan wakil Bupati.
Mirisnya lagi, meski sudah ditegaskan poin - poin penting terhadap kode etik pegawai secara lisan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, namun masih tetap juga ada yang membandel atau melanggarnya.
Di waktu yang tepat dalam setiap pelaksanaan apel Senin, Wakil Bupati selalu menegaskan, hendaknya ASN memberi contoh yang baik di tengah masyarakat. Mulai dari cara berperilaku, kedisiplinan hingga profesionalisme dalam mengemban tugas yang telah diberikan.
"Beri image yang baik kepada masyarakat, karena kita mengabdi untuk masyarakat. Tanamkanlah diri sikap kedisiplinan dan profesionalitas dalam bekerja. Hindari perilaku - perilaku yang dapat merusak citra institusi," pesannya di hadapan seluruh pegawai dan honorer saat apel Senin (9/5/16) kemarin di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak Selatpanjang.
Bagi pegawai maupun honorer yang terjaring sidak pekan lalu, kata Wakil Bupati tetap akan diberi sanksi tergantung porsi alasannya masing - masing. Pemberian sanksi tersebut, Ia sudah meminta kepada pimpinan SKPD segera menindaklanjutinya.
"Saya minta Asisten III dan pimpinan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti segera tindaklanjuti kasus tersebut. Tak hanya itu, juga dilakukan pembinaan," tegasnya lagi. Hal ini tentunya akan menjadi PR kepada ASN yang lain agar tidak ikut terlibat dalam kasus seperti itu.
Melalui Kabid Pembinaan BKPP Kepulauan Meranti, Rika S Sos mengatakan, hasil sidak yang sebelumnya dilakukan pihaknya sudah banyak yang ditindaklanjuti. Berbagai sanksi tersebut seperti, penurunan jabatan, pemotongan honor, dan juga menindaklanjuti surat pemberhentian melalui tim penindakan kasus.
"Hasil sidak kemarin, memang ada memiliki surat izin dan juga tidak. Tetap kami tindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku," katanya kepada wartawan, beberapa waktu lalu saat melakukan sidak. (mad)