PESISIRNEWS.COM, PEKANBARU - Mendekati triwulan pertama tahun 2016, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru selama dua bulan hanya mencapai 2 persen dari target.Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru M Noer mengakui, jika realisasi PAD Kota Pekanbaru selama dua bulan di triwulan pertama ini sangat merosot dari target yang ditetapkan."Untuk angka pastinya saya tidak ingat, namun penyerapan PAD Pekanbaru di triwulan ini hanya 2 persen dari target yang semestinya serap sekitar 16 persen," ujarnya, usai menggelar rapat evaluasi PAD Kota Pekanbaru yang berlangsung tertutup untuk media, di ruang rapat Walikota Pekanbaru, Rabu(2/3/2016). M Noer menjelaskan, rapat yang digelar ini sangat perlu dalam rangka melihat kondisi PAD. Baik target yang sudah didapat maupun potensi yang dimiliki. "Dari rapat inilah, kita dapat mengetahui titik permasalahan yang menyebab rendahnya realisasi PAD. Banyak SKPD yang seharusnya bisa kita harapkan menjadi sumber PAD malah bermasalah," ujarnya.Merosotnya realisasi PAD Pekanbaru, dikatakan M Noer disebabkan adanya perbenturan aturan seperti belum ada perpanjangan RUTRK di Kota Pekanbaru. Sehingga menyebabkan potensi PAD dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Distarubang) Pekanbaru masih kosong atau tidak ada hasil."Memang RUTRK belum diperpanjang karena RTRW Provinsi masih digodok. Namun bukan berarti Kadisnya stagnan, seharunya sebagai pimpinan SKPD mampu berinovasi untuk mengejar target PAD," jelasnya.Selain Distarubang, M Noer juga mencontohkan SKPD lain seperti Dinas Perhubungan (Dishub). Dimana sebelumnya ada retribusi menara yang mencapai Rp141 miliar, namun saat ini tidak dibenarkan untuk pungut karena melanggar aturan."Karena aturan ini maka Pekanbaru kehilangan sumber PAD dari retribusi menara. Jadi inilah menjadi tugas Dishub untuk mencari sumber potensi PAD lainnya," paparnya.Kendatipun beberapa PAD besar tidak dapat diperoleh, M Noer tetap mengapresiasi beberapa SKPD yang berhasil mencapai target. Namun ia tak bisa menyebutkan SKPD mana yang mencapai target."Bagi SKPD yang tidak mencapai target, tentu akan menjadi evaluasi kinerja mereka. Jadi saya tekankan sekali lagi, Kepala SKPD jangan menjadi cambung yang hanya menunggu," tutupnya.(syi)