SELATPANJANG, PESISIRNEWS.COM - Saat ini, Kabupaten Kepulauan Meranti masih kekurangan Apatur Sipil Negara (ASN) sekitar sebanyak 900 pegawai. Jumlah tersebut merupakan kekurangan pegawai dari sebanyak 33 SKPD di lingkungan Kepulauan Meranti. Sementara setiap SKPD rata - rata kekurangan 20 sampai 30 pegawai.
Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kepulauan Meranti, Drs Revirianto melalui Kabid Mutasi, Agustia Widodo didampingi Kasubid Pengadaan Pegawai, H Harmaini, Kamis (25/2/16) mengatakan, jumlah kekurangan tersebut merupakan kekurangan pegawai dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.
“Rata-rata kekurangan pegawai kita 20 sampai 30 di masing-masing SKPD. Sementara SKPD kita sebanyak 33, berarti kekurangan sekitar 600-an sampai 900-an pegawai," ungkap Harmaini.
Untuk itu, lanjut Harmaini, BKPP tahun ini melakukan pengajuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan dibutuhkan. Sementara, saat ini sebagian SKPD sudah menginput data berdasarkan analisis jabatannya masing - masing ke server lokal BKPP, baru mencapai 366 formasi.
"Tahun ini, pengajuan CPNS telah menggunakan sistem online. Sebagian SKPD sudah menginput data yang berdasarkan analisis jabatan ke server lokal BKPP, saat ini baru mencapai 366 formasi. Kemungkinan jumlahnya bertambah, karena aplikasi dan jaringan internet sering bermasalah," katanya.
Kendati demikian, Kabid Mutasi Agustia Widodo mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan sebanyak 400 formasi CPNS. Kemudian formasi penerimaan CPNS tersebut akan diajukan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Akan kita ajukan ke Kemenpan-RB. Walaupun saat ini info perekrutan itu belum jelas," katanya.
Dikatakannya juga, tahun ini pengajuan CPNS tersebut tidak dialokasikan anggarannya. Namun, pihaknya telah berupaya untuk menganggarkannya dan mendapat dukungan dari pihak DPRD, tapi tidak disetujui karena rasionalisasi anggaran.
"Untuk perekrutan CPNS tahun ini memang tidak ada anggarannya. Namun kita telah berupaya untuk tetap menganggarkannya, tapi belum bisa disetujui akibat pemangkasan APBD. Jika tahun ini memang ada perekrutan CPNS, anggaran itu akan kembali kita ajukan pada APBD P nantinya," ujar Widodo pula. (mad)