PESISIRNEWS, COM, LABUHA - Warga Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa selatan, kabupaten Halmahera selatan, Provinsi maluku Utara mendukung Sikap Plt Kepala Desa (Kades) Orimakurunga Kecamatan Kayoa selatan Kabupaten Halsel, Syamsudin Krois, yang Tak mau memberikan tunjangan kepada Ketua dan Anggota BPD Desa orimakurunga illegal yang di ketuai Oleh Muksin M Nur.Tunjangan Para Ketua dan Anggota BPD ini tidak dapat di berikan oleh Plt Kades Orimakurunga Syamsudin Krois karena seluruh anggota BPD Desa orimakurunga hingga kini tidak memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati Halsel terkait status ke anggotaan BPD Orimakurunga kecamatan Kayoa selatan tersebut. Atasdasar itu, plt Kades Orimakurunga tidak memberikan tunjangan kepada para ketua dan Anggota BPD illegal tersebut sudah sangat benar karena pembayaran tunjangan para Ketua dan anggota BPD, serta para Staf pemerintahan harus mengacu pada SK Bupati bukan pembayarannya berdasarkan pengakuan warga yang mengaku sebagai ketua atau anggota BPD atau sebagai staf pemerintahan lantas gajinya langsung di bayar oleh plt Kades orimakurunga.Hal ini di sampaikan salah seorang warga Desa orimakurunga kecamatan Kayoa selatan yang enggan di korankan namanya kepada Pesisirnews. com, Senin (18/01) kemarin melalui saluran teleponnya mengatakan pihaknya sangat mendukung Plt Kades Orimakurunga Syamsudin Krois yang belum membayar tunjangan para ketua dan Anggota BPD orimakurunga karena yang mengaku sebagai ketua dan anggoat BPD orimakurunga tersebut hingga kini tidak memiliki SK Bupati Halsel, jadi sangat tepat jika Plt kades tidak mau membayar tunjangan tersebut karena kalau kades membayar tunjangan para BPD illegal tersebut Dasar hukum yang di gunakan untuk membayar tunjangan tersebut apa ? tanyanya.Sementara itu carateker Kepala Desa Orimakurunga Kecamatan Kayoa selatan Syamsudin Kroys saat di konfermasih melalui saluran teleponnya nomor hendphonenya tidak aktif hingga berita di turunkan. (Asbur Abu)