TEMBILAHAN (Pesisirnews.com) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) telah telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hilir pertanggal 4 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, yang menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Inhil tahun 2022.
Dengan telah terbitnya SK tersebut, Bupati Inhil HM. Wardan memberikan instruksi kepada Tim Siaga Darurat Penanggulangan Bencana untuk segera bergerak cepat dalam mengatasi permasalah banjir yang terjadi dibeberapa wilayah Kabupaten Inhil.
Dari rilis yang diterima pada Minggu (13/11), berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Inhil, ada 1.876 KK dan 7.928 jiwa masyarakat di 12 desa/kelurahan dari 6 kecamatan yang terdampak banjir di tahun 2022 ini, yakni Kecamatan Batang Tuaka, Tembilahan Hulu, Tempuling, Keritang dan Kecamatan Kemuning.
Pada saat meninjau dan memberikan bantuan di Desa Kuala Sebatu beberapa waktu yang lalu, Bupati Inhil mengatakan, saat ini Pemkab Inhil telah menyediakan 100 ton beras untuk korban bencana Banjir.
Berdasarkan instruksi langsung dari Bupati Inhil, Tim TRC BPBD Kabupaten Inhil dan TAGANA Dinsos inhil telah terjun secara langsung mensurvei dan mendata serta menyalurkan bantuan kepada korban yang terdampak banjir.
Bupati Inhil juga telah memberikan instruksi kepada camat, kepala desa/lurah wilayah terdampak bencana banjir untuk dapat saling berkoordinasi dengan Forkopimcam demi kelancaran proses penanggulangan bencana banjir yang terjadi.
Sebagai informasi tambahan, data dari PUPR Provinsi Riau melalui Dinas PUTR Kabupaten Inhil, Pemerintah Provinsi Riau di tahun anggaran 2022 ini sedang berlangsung progres normalisasi sungai Reteh dengan pola kerja kontraktual dimulai dari titik nol pada Desa Sungai Raja Sepanjang 4 Km dengan dana Rp 1,9 miliar.
Tidak hanya di tahun 2022 saja pekerjaan normalisasi sungai Reteh dilanjutkan di tahun 2023-2025 dengan pola swakelola menggunakan alat amfibi dengan nominal Rp 1,5 miliar per tahun.
Di samping progres pengerjaan yang bersumber dari APBD provinsi Riau, di APBD Kabupaten Inhil secara kontinyu tiap tahunnya juga terus digelontorkan untuk normalisasi sungai. (PNC/rls)