BANDA ACEH (Pesisirnews.com) - Masa jabatan Gubernur Aceh Nova Iriansyah berakhir pada 5 Juli 2022. Karena Pilkada Aceh mengikuti gelaran Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang, maka otomatis Pemerintah Pusat akan menunjuk seorang Penjabat (Pj) Gubernur Aceh guna mengisi kekosongan dalam sisa waktu dua tahun tersebut.
Terkait hal itu, juru bicara (jubir) Jaringan Aspirasi Rakyat Aceh (JARA), Rizki Maulizar atau akrab disapa RMY, menyampaikan bahwa jabatan Pj Gubernur Aceh pada Juli tahun 2022 mendatang mestilah orang yang paham akan kondisi Aceh saat ini.
Selain paham dengan kondisi Aceh, JARA juga menginginkan agar sosok Pj Gubernur Aceh nantinya juga dapat memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana yang telah diakui negara.
“Tentunya kita menginginkan sosok Pj Gubernur Aceh nantinya adalah orang yang paham akan Aceh,†kata Rizki dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (25/6).
Rizki mengungkap, berdasarkan data sensus penduduk tahun 2021, Aceh menempati peringkat sebagai provinsi termiskin di Sumatera, di mana ada kenaikan 15,53 persen yang membuat Aceh bertahan sebagai provinsi termiskin di Sumatera.
Data statistik juga menujukkan jumlah penduduk miskin di Aceh pada September 2021 sebanyak 850.260 orang.
Dengan kondisi tersebut, LSM JARA berharap kepada Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A.,Ph.D agar dapat menunjuk sosok Pj Gubernur Aceh yang mampu menciptakan lapangan kerja dan melaksanakan pembangunan di daerah Aceh secara merata.
LSM JARA menilai bahwa yang akan menjadi sosok Pj Gubernur Aceh haruslah orang yang mampu memberikan kerangka alternatif atau solusi, dan mau menjembatani persoalan antara Aceh dengan Jakarta.
"Jadi, memang yang menjadi Pj Gubernur Aceh harus orang yang tepat, yang sudah cukup paham kondisi Aceh. Ia juga merupakan sosok pemimpin yang dapat mempersatukan Aceh. Apalagi orang yang akan menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh nantinya punya cukup banyak waktu untuk membenahi persoalan yang ada di Aceh ini,†pungkas jubir DPP JARA. (PNC/rls)