Pandangan Wabup Bengkalis Bagus Santoso tentang Penghapusan Pegawai Honorer dan APBD Pro UKM

- Minggu, 19 Juni 2022 18:32 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/pesisirnews/public_html/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.pesisirnews.com/photo/berita/dir062022/_9470_Pandangan-Wabup-Bengkalis-Bagus-Santoso-tentang-Penghapusan-Pegawai-Honorer-dan-APBD-Pro-UKM.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/pesisirnews/public_html/amp/detail.php on line 170
Bagus Santoso berbincang dengan Mendagri Tito Karnavian dan Wamendagri John Wempi Watipo.

BOGOR (Pesisirnews.com) - Mewakili Bupati Bengkalis Kasmarni, Wabup Bagus Santoso menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-XIV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Pullman Bogor Sabtu, (18/6/2022).

Rakernas dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta dihadiri oleh Wamen Mendagri John Wempi Watipo yang baru saja dilantik Presiden Jokowi,Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Ketua LKPP Abdullah Azwar Anas serta Ketua Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Apkasi dalam rapat nasional tersebut mengangkat tema: "Dengan semangat kolaborasi, kita sukseskan KTT G20 untuk pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan".

Melalui Rakernas tersebut Wabup Bagus Santoso mendukung langkah pemerintah sebagaimana yang dipesankan Mendagri M. Tito Karnavian, yang meminta seluruh pemerintah daerah mengalokasikan 40 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk belanja produk atau jasa dari pelaku UMKM.

“Di Bengkalis kita minta Sekda cepat terdengar agar seluruh OPD patuh untuk dilaksanakan, ini perintah Presiden demi harga ekonomi lokal kita,” katanya.

Ditambahkan orang Nomor Dua di Bengkalis ini bahwa alokasi APBD untuk belanja dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat penting dalam mendorong perekonomian.

“Ini peluang untuk para pelaku UKM lokal kita, pemerintah harus memastikan produk mereka masuk e-katalog,” imbuhnya.

Sementara terkait pembahasan lainnya yang sedang panas dibicararakan di hampir semua kepala daerah yaitu rencana penghapusan tenaga honorer, Bagus Santoso berpandangan sama dengan Mendagri jangan sampai menimbulkan polemik apalagi konflik, maka perlunya pemetaan dan pertimbangan lainnya sampai menemukan solusi kongkrit.

“Terus terang ini bukan masalah sederhana karena menyangkut sedikitnya 15 orang yang saat ini bekerja di lingkungan Pemkab Bengkalis,” tegas Bagus Santoso.

Bersama Kepala Daerah se-Indonesia, Waup Bagus Santoso masih mengikuti Rakernas dalam sesi diskusi panel dan tanya jawab dengan tiga orang narasumber dari Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, Staf Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, Kementerian ESDM, serta Sekretaris Ditjen Mineral dan Batubara Iman Kristian Sinulingga. (PNC/Diskominfotik/Budi)

Editor
:

Tag:

Berita Terkait

Daerah

UMKM Inhil Unjuk Gigi di Puncak HUT Dekranas ke-46, Produk Kriya, Wastra, dan Kuliner Tampil di Tingkat Nasional

Daerah

Defisit APBD Riau Mencuat, Projo Riau Desak SF Harianto Jangan Kambing Hitamkan MBG

Daerah

Bupati Inhil Herman APBD 2026 memuat Belanja Wajib

Daerah

BKAD Inhil Jelaskan Tahapan Penyusunan APBD 2026, Rincian Anggaran OPD Masih dalam Proses Finalisasi

Daerah

Tutup UMKM Expo Inhil 2025, Bupati Herman Ajak Pelaku Usaha Terus Berkarya

Daerah

APBD 2026 Inhil Terancam Telambat, Apa Akibatnya? Begini Pandangan Akademisi