TEMBILAHAN, Pesisirnews.com - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM. Wardan mengikuti Rapat Evaluasi (Reval) Program Strategis secara virtual bersama Mendagri, Ketua KPK dan Kepala LKPP, Senin (24/1/2022) di gedung VIDCON Diskominfo PS Inhil.
Turut hadir pada rapat tersebut, Ketua Komisi satu DPRD Inhil, Asisten, kepala Bappeda dan beberapa Kepala OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Inhil.
Pada awal tahun 2022 ada beberapa kepala daerah yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Menindak lanjuti kejadian tersebut Mendagri bersama ketua KPK dan Kepala LKPP, menaja Rapat secara virtual bersama Gubernur, Ketua DPR/DPRD serta kepala daerah se-Indonesia.
Pada kata sambutan Kemendagri Tito Karnavian, ada tiga faktor penyebab terjadinya korupsi, yakni faktor sistem pemerintahan, integritas dan budaya.
"Ada beberapa cara yang bisa meminimalisir terjadinya tindakan korupsi, salah satunya yakni penerapan digitalisasi pada setiap sistim pemerintahan,†ujar Mendagri.
[br]
Hal yang sama dikatakan oleh ketua KPK Firli Bahuri. Tingginya biaya pemilu dalam mengikuti pemilihan kepala daerah menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak korupsi.
"Kedepan sistim pemilihan umum secara langsung mungkin dapat dievaluasi kembali,†ujarnya.
Pemberantasan korupsi membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integras nasional, dimana setiap kamar-kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi.
"Kamar legislatif dalam penyusunan undang-undang harus bebas korupsi, pada kamar eksekutif dalam penyusunan pengesahan anggaran belanja negara dan implementasi serta pengesahan maupun dalam pengawasannya harus bebas dari korupsi. Pada kamar yudikatif, seluruh proses peradilan harus bersih dan bebas dari korupsi dan pada kekuasaan partai politik juga harus bersih dari korupsi,†imbuh Ketua KPK, Firli Bahuri. (PNC/Pop/rls)