Tembilahan - Melalui Video Conference (Vid-Cov) Bupati HM.Wardan Evaluasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap I di Kabupaten Indragiri Hilir, di Posko Gugus Tugas Covid-19 Inhil, Rabu (10/6/2020) Siang.
Rapat yang diikuti seluruh Camat di Kabupaten Indragiri Hilir, Bupati HM.Wardan didampingi Asisten I dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Inhil.
BACA JUGA :bobol-rumah-warga-di-rohil--pelaku-diciduk-polisi-di-daerah-ini--
Sesuai data yang dikirim Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ke Kementerian Sosial RI yang diusulkan untuk mendapatkan BST sebanyak 53.389 KK tetapi yang di setujui Kemensos RI sebanyak 52.136 KK dan sampai saat ini sudah disalurkan sebanyak 46.455 KK atau 89,10% dan berdasarkan data dari Kantor Pos dan Dinsos masih ada 5682 KK yang belum menerima BST yang tersebar di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
[br]
Melalui Vid-Cov Bupati HM.Wardan Mengatakan sebelum disalurkan BST tahap Ke II ini diharapkan terlebih dahulu dilakukan evaluasi, jangan sampai ada kendala lagi pada penyaluran BST tahap Ke II ini.
Untuk itu, kepada seluruh pihak terutama pihak kecamatan untuk sesegera mungkin Salurkan BST pada tahap Ke II. Karena masih ada 5682 KK yang belum menerima BST pada tahap I ini sesuai data dari Kantor Pos dan Dinsos.
BACA JUGA :terdampak-akibat-covid-19--dekranasda-kampar-lakukan-pembinaan-industri-kecil-menengah--ikm--
"Diharapkan kepada pihak Kecamatan hingga tingkat desa sesegera salurkan BST tahap Ke-II ini. Dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi jangan sampai ada lagi permasalahan yang ditemukan seperti tahap I : salah satu contohnya masih ada warga yang terdata mendapat bantuan sedangkan orangnya sudah meninggal", ungkap Bupati HM.Wardan saat memberikan arahan pada evaluasi BST tahap I.
[br]
Beliau menambahkan, bahwa Penerima BST ini di prioritaskan kepada orang-orang miskin
Bupati HM.Wardan, menegaskan kepada pihak kecamatan betul-betul mendata rekapitulasi yang belum mencairkan BST untuk segera melaporkan beserta keterangan kepada Dinas Sosial.