Indragiri hilir - Banyak laporan di lapangan terkait banyaknya penduduk kurang mampu yang belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan dan Program Keluarga Harapan (PKH) Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online Inhil (IWO).
BACA JUGA :Duta-Besar-China-Untuk-Indonesia--Bantah-Tindakan-Represip-Terhadap-Muslim-Uighur
Hasil investigasi di lapangan masih banyak didapatkan warga perekonomiannya lebih baik dari mereka, justru menerima bantuan tersebut.
BACA JUGA :Menyambut-Peringatan-Hari-Ibu-ke-91--Polres-Banjar-Gelar-Nobar-Film-Inspiratif
Untuk itu, Dinas Sosial diharapkan melakukan pendataan ulang kembali bagi warga miskin penerima dan yang akan menerima bantuan dari pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan PKH, ujar Ketua Ikatan Wartawan Online Inhil Muridi Susandi, Selasa (18/12/2019) saat di konfirmasi di kantor nya Jalan Suntung Ardi Tembilahan.
"Kita minta Dinas Sosial segera memberikan data-data warga kurang mampu yang valid, penerima program PBI Kesehatan dan PKH, agar bisa diketahui. Kami ingin warga yang betul-betul memerlukan dan kurang mampu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah tersebut," ujar Muridi
Muridi juga meminta agar penyerapan anggaran yang telah disetujui terhadap dinas tersebut dapat tersalurkan kepada orang yang tepat. "Di lapangan yang kita lihat adalah masyarakat tidak mampu bukan karena enggan membayar, namun karena memang tidak mampu untuk membayar (BPJS Mandiri). Seharusnya ini yang mendapatkan bantuan tersebut," terangnya.
Pria murah senyum kelahiran 1985 itu menambahkan "Kita minta juga agar Dinas Sosial tidak mempersulit warga ketika datang untuk mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM), sebab kita banyak menerima laporan susahnya untuk pengurusan SKTM dan warga akhirnya pulang dengan kebingungan," ujarnya.
[MGID]
Muridi mengatakan agar data penduduk miskin untuk kepesertaan PBI melalui Dinas Sosial benar-benar mengacu kepada Permensos No 5 Tahun 2016. ," ujarnya.(***)