Kampar, Pesisirnews.com - Wakil Bupati LSM Lira Kampar Riau, Syafrianto Prawira Negara S, peringatkan para anggota DPRD yang baru dilantik, agat dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat kabupaten Kampar pada umumnya,
Ia menegaskan, wakil rakyat Kampar, sesuai PP 1/2001 dan PP 25/2004 yang pada pokoknya menyatakan anggota DPRD mempunyai kewajiban menyerap, menampung aspirasi masyarakat.
Tambahnya lagi, hanya kemudian PP 16/2010 menegaskan bahwa aspirasi masyarakat berbentuk Pokir menjadi tugas Banggar untuk menyampaikan kepada Kepala Daerah, tentu sebatas saran dan pendapat dalam kontek hukum dan tidak bersifat mengikat atau suatu keharusan karena Banggar tentu menyampaikan saran dan pendapat,
Menurutnya istilah Pokir tentu punya dua arti yang berbeda, Pokir dalam arti khasanah hukum diartikan sebagai hasil Reses. "Jika kita merujuk dan diperluas maknanya dari pasal 55 huruf a PP16/2010, artinya Pokir dan dana Pokir dalam bahasa politik birokrasi semacam SANDI RAHASIA berupa titipan sejumlah proyek tertentu oleh anggota DPRD kepada pemerintah daerah dan hal itu jarang muncul kepublik karena menjaga harmonis nya hubungan dua kekuatan pemegang lembaga ini,"
"Kita berharap semoga pemerintah Kabupaten Kampar mengunakaan sistim E-plenning, sehingga dana Pokir yang masuk belakangan tidak bisa diokomodir karena Pokir banyak disalah gunakan oleh kawan-kawan Banggar yakni memasukkan program unggulan versi DPRD untuk dimasukkan pada SKPD lewat pintu belakang," ujar Syafrianto,
Imbuhnya lagi, istilah Pokir yang tercantum pada pasal huruf a No 16/2010, salah satu tugas badan angaran dan angota DPRD adalah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Pemerintah Daerah paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD.
"Kita bersama termasuk semua sahabat kita di lembaga LSM lainnya. dan para tokoh masyarakat, agar dapat mengawal Kampar ini kearah yang lebih baik, menjadi daerah maju dan berdaya saing," tutupnya,(wan)