PEKANBARU - Jumlah titik panas (hotspot) di Provinsi
Riau terus menunjukkan tren penurunan. Hingga Kamis (27/8), hotspot yang terpantau turun menjadi 79 titik, setelah sebelumnya mencapai 200 titik.
Penurunan tersebut dinilai tidak terlepas dari kerja bersama seluruh unsur dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari TNI-Polri, pemerintah daerah, BPBD, perusahaan hingga masyarakat.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan, kondisi karhutla yang terjadi saat ini harus ditangani dengan kekuatan bersama. Menurutnya, tidak ada satu pihak yang mampu menangani persoalan karhutla secara sendiri-sendiri.
"Kekuatan kita semua adalah bergotong royong. Tidak ada kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan secara parsial untuk menghadapi karhutla yang sudah kita anggap sebagai kejadian extraordinary, kejadian luar biasa," ujar Herry saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla di GOR Presisi Polda Riau, Kamis (27/8).
Herry menegaskan, status karhutla sebagai kejadian luar biasa membutuhkan pola penanganan yang juga luar biasa. Karena itu, seluruh elemen yang memiliki kemampuan dan sumber daya diminta terlibat dalam penanganan di lapangan.
"Karena itu, penanganannya juga membutuhkan langkah-langkah luar biasa dengan melibatkan seluruh kekuatan yang ada," katanya.
Ia meminta pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, perusahaan pemegang konsesi, masyarakat peduli api dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi. Terlebih, upaya penanganan tidak hanya dilakukan ketika api sudah membesar, tetapi juga melalui pencegahan dan deteksi dini.
"Penegasan Bapak Presiden itu serius dan ini menjadi kekuatan kita bersama, menjadi perintah. Panglima yang hadir di sini harus bisa wujudkan," tegasnya.
Meski hotspot mengalami penurunan, Herry mengingatkan agar kondisi tersebut tidak membuat seluruh pihak lengah. Patroli, pemantauan, pemadaman dini, penyediaan sumber air hingga penegakan hukum harus tetap dilakukan secara berkelanjutan.
"Enggak bisa sendiri-sendiri. Penanganan karhutla butuh uluran tangan semua pihak," ujarnya.
Kerumutan Zero Hotspot
Dalam rapat tersebut, Kapolda juga menekankan pentingnya memastikan data hotspot dari satelit diverifikasi langsung di lapangan. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Sipongi, LAPAN maupun dashboard GIS, harus menjadi dasar untuk ditindaklanjuti dengan pengecekan kondisi sebenarnya.
"Semua harus memastikan dengan melihat langsung bahwa apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan benar-benar terjadi. Kita memadukan pasukan darat kita," jelasnya.
Herry menyebut, jumlah hotspot di Riau sebelumnya sempat mencapai sekitar 600 titik. Kini, angka tersebut turun menjadi 79 titik.
Penurunan itu merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu. Di antaranya pemadaman melalui operasi darat, pengerahan helikopter untuk pemadaman dari udara serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Karhutla di kawasan tersebut sebelumnya melanda sekitar 900 hektare lahan.
Saat ini, titik panas di lokasi tersebut telah dinyatakan nihil atau zero hotspot. Meski demikian, proses pendinginan dan pemantauan tetap harus dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.
"Alhamdulillah, yang 900 hektare di Kerumutan sudah zero. Itu berkat pemadaman heli, doa, semuanya," ungkap Herry.
Selain penanganan dan pencegahan, Kapolda memastikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan tetap berjalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah karhutla kembali terjadi.
Dengan kondisi hotspot yang mulai menurun, Herry meminta seluruh pihak tetap mempertahankan kesiapsiagaan. Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla sangat bergantung pada kekompakan seluruh elemen dalam bergerak secara bersama-sama.